JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato di hadapan peserta Marine Environment Protection Committee (MEPC) di Gedung International Maritime Organization (IMO) London, Inggris.
Awali pernyataannya, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas undangan untuk berbicara di forum IMO. “Sejak awal, saya memberi perhatian khusus kepada masalah-masalah kelautan ini,” tambah Presiden, dilansir dari laman Setkab, Rabu (20/4/2016).
Bagi bangsa Indonesia, menurut Presiden, samudera memiliki arti penting historis, ekonomi dan geopolitik serta dikenal sebagai bangsa pelaut. “Kehidupan ekonomi kami sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut kini kami berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia, sebagai titik tumpu (fulcrum) dua samudera Samudera Pasifik dan Samudera Hindia,” tutur Presiden Jokowi.
Seperti yang telah sering disampaikan, Presiden menegaskan bahwa sudah terlalu lama Indonesia memunggungi laut padahal, jati diri asli adalah negara maritim. “Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dimana dua pertiga wilayah kami terdiri dari air. Air yang kaya sumber daya maritim. Ikan, gas, minyak, dan keragaman hayati,” terang Presiden.
[Baca juga: Poros Maritim Masa Depan Indonesia]
Pemerintahan yang sekarang dipimpinnya, menurut Presiden, berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, menyuarakan lagi Jalesveva Jayamahe, dan kembali ke jati diri kami sebagai negara maritim. “Kami akan membangun infrastruktur maritim, menjaga sumber daya laut kami dari eksploitasi illegal dan merusak, memanfaatkan kekayaan laut untuk rakyat kami, menjaga keamanan dan keselamatan laut sebagai urat nadi perdagangan dunia melestarikannya untuk anak cucu kami dan untuk dunia,” tegas Presiden Jokowi.
Indonesia terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau, lanjut Presiden, yang dipersatukan oleh laut. “Pembangunan konektivitas laut antar pulau-pulau itu –yang saya sebut sebagai pembangunan Tol Laut– menjadi sebuah keniscayaan dengan cara membangun pelabuhan baru, meng-upgrade pelabuhan-pelabuhan yang ada, dan menambah armada kapal logistik dan penumpang, serta modernisasi pengelolaan pelabuhan,” sambung Presiden Jokowi.
Semua yang dilakukan itu, menurut Presiden, untuk percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menjadikan ekonomi Indonesia lebih efisien dan kompetitif.
[Baca juga: Menko Darmin Nilai RI Belum Berhasil Kelola Potensi Maritim]
Pada awalnya banyak pihak yang pesimis dengan rencana ini, namun Presiden menambahkan, rencana pembangunan infrastruktur laut ini sudah mulai berjalan. “Sejak 2015, kami telah menyelesaikan 27 pelabuhan baru. Kami juga sedang membangun 68 pelabuhan lagi, yang tersebar di Maluku, Papua, NTT, dan Sulawesi. Saat ini, kami juga sedang menambah 200 kapal patroli, penumpang, ternak, navigasi dan barang,” terang Presiden Jokowi.
Pembangunan infrastruktur maritim, lanjut Presiden, menjadi bagian penting dari upaya untuk mengembalikan jati diri maritim Indonesia melalui pembangunan infrastruktur maritim. “Pada saat yang sama, kami juga fokus untuk memperkuat pilar-pilar Poros Maritim Dunia lainnya, yakni budaya maritim, sumber daya maritim, diplomasi maritim dan keamanan dan pertahanan maritim,” tutur Presiden.
(Raisa Adila)