MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Program pemerintah di sektor pertanian, yakni swasembada dan peningkatan pangan, dinilai hanya semakin membuat para petani termarginalkan. Pasalnya, dua program tersebut secara tidak langsung tidak memengaruhi tingkat kesejahteraan petani.
Di Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, tingkat kesejahteraan para petani masih juga belum membaik. Faktanya, jumlah petani di Indonesia justru semakin berkurang dan lebih memilih beralih profesi.
"Yang jelas orientasi program pertanian harus dirombak, paradigma yang selama ini hanya pada swasembada dan juga peningkatan produksi harus beralih pada peningkatan kesejahteraan petani," kata Pengamat Pertanian, Dwi Andreas Santosa saat dihubungi Okezone, Jakarta, Sabtu (24/9/2016).
Selama ini, kata Andreas, program peningkatan kesejahteraan petani hanya menjadi wacana belaka. Padahal, sambung Andreas, jika kesejahteraan para petani meningkat, program swasembada pangan dan peningkatan produksi pangan akan kembali diraih Pemerintah Indonesia.
Penyebab, kata dia, sulitnya pemerintah meraih kembali swasembada dan peningkatan produksi pangan adalah para petani banyak yang menjual lahan taninya karena kondisi perekonomiannya sulit berkembang.
Dia menyebutkan, statistik 10 tahun terakhir tercatat ada 5 juta keluarga tani yang memutuskan untuk berhenti atau keluar dan beralih profesi. Sedangkan jumlah petani di Indonesia, kata dia, saat ini mencapai 26,1 juta.
"Produksi swasembada pangan otomatis akan terjadi bila kesejahteraan petani meningkat, jadi jangan di balik, swasembada dulu baru kesejahteraan, itu terbalik," tambahnya.
Dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia, kata Andreas, pemerintah bisa melakukannya dengan berbagai macam kebijakan, salah satunya adalah menetapkan harga pangan di tingkat petani, membenahi kembali dengan harga yang menguntungkan petani.
"Kalau sekarang HPP di tingkat petani terlalu rendah, jadi bukan meningkatkan pendapatannya malah merugi," tandasnya.
(Dani Jumadil Akhir)