Profesionalitas Menteri Jonan Diperlukan untuk Reformasi ESDM

JAKARTA – Didapuknya Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat (14 Oktober 2016), disambut baik oleh Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas).

"Kami menyambut baik kehadiran Pak Jonan selaku Menteri ESDM, profesionalitas Pak Jonan dibutuhkan dalam me-manage sektor ESDM untuk berjalan lebih baik," ujar Sekretaris Jenderal SP SKK Migas Yapit Saptaputra dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, (18/10/2016).

Tidak adanya pengalaman Jonan dalam penanganan sektor ESDM bukanlah masalah utama. Pihaknya optimistis jika Menteri ESDM yang baru dapat segera menyesuaikan dan dapat segera bekerja optimal demi memberikan kontribusinya bagi bangsa dan negara.

"Tangan dingin beliau dalam menangani KAI walaupun background sebelumnya adalah bankir dan juga pembenahan-pembenahan yang dilakukan pada Kementerian Perhubungan adalah bentuk nyata profesionalitas Pak Menteri dalam menangani Institusi di mana beliau ditempatkan," katanya.

SP SKK Migas juga meminta agar Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) agar menjadi prioritas dalam pekerjaan rumah (PR) Menteri ESDM yang baru karena kunci dari penanganan sektor migas berada pada revisi UU Migas yang masih terkatung-katung.

"Paket ekonomi Presiden Jokowi sampai dengan Paket ke XII, dan diikuti oleh adanya revisi UU Migas yang baru tentunya akan semakin menarik posisi Indonesia ke dalam daftar negara yang layak untuk berinvestasi terutama dari sisi migas, bisa kita lihat lesunya penawaran-penawaran wilayah kerja (WK) beberapa tahun ini karena belum adanya kepastian hukum dan justru banyak disinsentif yang diberikan kepada para investor," ujarnya.

Selain itu SP SKK Migas menyampaikan agar target kegiatan industri hulu migas bukan lagi sekedar untuk penerimaan negara tapi lebih kepada memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi maupun peningkatan kapasitas nasional.

"Multiplier effect harus diutamakan ketimbang sekedar penerimaan Negara," tandasnya.(Hen)

(Rani Hardjanti)