Celengan, Koteka dan Inklusi Keuangan di Papua

Langkah antisipasi dilakukan salah satunya dengan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) untuk memantau akses keuangan dan investasi daerah di Papua. ”Sebentar lagi diresmikan TPKAD di sini,” ujarnya.

Noel, yang juga berprofesi sebagai wartawan, menambahkan, masyarakat Wamena dan Papua memandang uang hanya sebagai alat jual beli sehingga masih jarang yang terbiasa berurusan dengan bank untuk menabung. Apabila orang Papua memiliki uang, itu artinya untuk dibelanjakan barang atau kebutuhan lain. ”Di Papua uang tidak untuk disimpan, tapi dibelanjakan,” ujarnya.

Fenomena inilah yang membuat Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Anggar B Nuraini berkunjung ke Jayapura. OJK menetapkan Oktober 2016 sebagai Bulan Inklusi Keuangan untuk Semua dalam rangka mencapai target Indeks Inklusi Keuangan Nasional sebesar 75% pada akhir 2019.

Mama Martha Ohee, seorang pembuat kanvas dan lukisan kulit kayu di Sentani, Jayapura, mengaku baru mengenal bank pada 2012. Pengetahuannya soal bank yang terus membaik membuatnya kini aktif sebagai agen Laku Pandai BRI (BRILink). Sebelumnya Martha telah menjadi nasabah KUR mikro BRI untuk modal usaha kerajinan kulit kayu.

”Saya utamakan mendorong keluarga untuk menabung. Saudara saya ada delapan orang, mereka harus pintar menabung supaya anak mereka bisa sekolah. Di sini jarang sekali yang menabung,” ucap Martha saat mengikuti Bazar Inklusi Keuangan untuk Rakyat di Lapangan Hamadi, Sabtu (22/10) di Jayapura, Papua.

(Dani Jumadil Akhir)