KPR Mikro Terkendala Lahan, BTN Gandeng BPN

JAKARTA - Pihak Bank Tabungan Negara (BTN) akhir Februari lalu meluncurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mikro untuk pekerja sektor informal. Kurang lebih 2 bulan berjalan, masalah tanah dinilai masih menjadi kendala BTN dalam melancarkan KPR Mikro. Padahal banyak pekerja informal yang berminat.

"(Minat masyarakat) sangat bagus. Terbukti, saat kita luncurkan KPR Mikro di Semarang responsnya sangat baik. Tapi masih terkendala dari sisi status tanah," kata Direktur Consumer Banking BTN Handayani di Menara BTN Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Untuk itu, pihaknya berniat untuk menggaet Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan tanah. Supaya KPR Mikro dapat berjalan dengan lancar dan mampu memenuhi permintaan dari para pekerja informal yang tertarik dengan produk tersebut.

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadi problem masyarakat di daerah yang masih bermasalah dengan status perizinan tanah. "Umumnya mereka memiliki tanah yang sifatnya tanah adat, tanah girik. Selama ini mereka tidak memiliki akses untuk mengurus itu," lanjutnya.

Dia melanjutkan, melihat tingginya antusias masyarakat pekerja informal khususnya yang termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka BTN menggelontorkan dana yang cukup besar untuk pekerja informal.

"Yang jadi fokus utama untuk nasabah MBR informal, khususnya pedagang kecil, nelayan, dan petani. Kemarin kita sudah alokasikan kira-kira Rp250 miliar plafon yang kita alokasikan untuk tiga kelompok itu," tambahnya

(Rizkie Fauzian)