Hambatan dalam Pembangunan Infrastuktur Penunjang Bandara Kulonprogo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka dapat dipercepat. Dari target awal pada tahun 2019, Jokowi meminta agar pembangunan bandara ini usai pada tahun 2018.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam rapat terbatas pada hari ini, Jokowi meminta agar Bandara Kulonprogo dapat dioperasikan pada April 2019. Dengan begitu, diharapkan pembangunan bandara ini dapat berdampak positif pada pariwisata di Borobudur.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang juga raja di Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, pembangunan bandara internasional ini tidak memiliki kendala dalam proses penyelesaiannya. Hanya saja, masih terdapat beberapa kendala yang masih belum selesai seperti proses pembangunan infrastruktur penunjang lainnya.

"Yang pokok ada beberapa materi yang belum selesai antara gap nya dari rencana pembangunan bandara internasional. Masa trasenya kereta api, jalur yang mau ke borobudurnya itu lewat mana. Saya berharap ini cepat diputuskan," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Kendala utama yang dihadapi adalah jalan akses penghubung menuju Bandara Kulonprogo. Diharapkan, kendala ini dapat segera diselesaikan dalam waktu singkat.

"Dulu kan ada jalur jalur selatan-selatan JJLS. Nah itu yang di Kulonprogo itu ditempati terminal. Jadi ada 700 meter JJLS di atasnya itu ada terminal. Nah ini tetap di situ, orang bisa masuk lewat bawah atau dari sisi yang mana tidak boleh. Tapi saya minta cepat, karena kan saya harus mindahin jalan," tuturnya.

Hanya saja, pemerintah daerah Yogyakarta telah memiliki usulan, yaitu melalui jalan tengah. Untuk itu, diharapkan proyek ini dapat segera diselesaikan akhir tahun 2018 mendatang.

"Kalau memang enggak boleh ada jalan raya di bawahnya berarti kan saya tidak membebaskan itu, harus jalan lain. Jalan lain yang mana yangt idak memungkinkan dengan keamanan yang dimaksud Airport. Kalau enggak kan enggak selesai," tuturnya.

Nantinya, kendala ini akan dibahas antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, belum diketahui kapan pertemuan akan dilakukan.

"Nanti antara Kemenhub dan PU akan berunding sendiri," tukasnya.

(Fakhri Rezy)