MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah membangun berbagai proyek infrastruktur pada berbagai daerah. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah salah satu program untuk menunjang pembangunan ekonomi khusus pada berbagai daerah di Indonesia yang saat ini tengah dikembangkan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini telah terdapat beberapa KEK yang telah siap untuk diresmikan. Salah satunya adalah KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
"Palu tadinya kita sempat khawatir tapi berkembang cepat dan mendahului KEK yang lain. Ada dua KEK yang betul siap yaitu KEK mandalika yang mudah-mudahan akhir bulan ini Pak Presiden bisa meresmikan," kata Darmin pada acara yang bertajuk “Kawasan Ekonomi Khusus: Tinta Kemerdekaan dari Pinggiran” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/8/2017).
Pemerintah juga tengah mengembangkan KEK Lhokseumawe, Bintan, dan Karimun. Tak hanya itu, KEK di Merauke juga menjadi fokus pengembangan dari pemerintah.
"Kalau Merauke itu adalah KEK yang spesialisasi adalah pangan beras kualitas atas. Lalu gula atau tebu tapi butuh riset. Walaupun konon kabarnya, tapi kita bukan ahlinya, katanya Papua itu daerah asal tebu tapi ketika ditanam ada hama ada belatung besar," ujarnya.
Selain itu, KEK Tanjung Kelayang dan Sorong saat ini juga tengah dikembangkan. Diharapkan, seluruh KEK ini akan selesai pada tahun 2018 mendatang.
"Tanjung Kelayang sudah berjalan, Sorong sudah jalan. Mungkin tahun ini kita akan lihat praktis semua KEK yang kita rencanakan akan launching. Namun (KEK) Maloy masih perlu waktu kelihatannya," papar Darmin.
Pengembangan KEK ini juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah. Pembangunan KEK ini juga sejalan dengan proyek infrastruktur lainnya yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah dalam Proyek Stategis Nasional (PSN).
"Ini bukan rencana saja tapi ada dalam rencana Presiden. Ada di proyek strategis nasional dan menyebar di tanah air. Ada 74 jalan, ada 23 kereta api, ada 10 pelabuhan besar kalau kecil-kecil tidak masuk proyek stategis nasional, kalau pelabuhan ya pelabuhan internasional, lalu ada 8 bandara ada 30 kawasan," kata Darmin.
Proyek ini telah tersebar pada beberapa daerah. Di Pulau Sumatera, terdapat 61 proyek dengan biaya Rp638 triliun. Sementara itu, di Kalimantan terdapat 24 proyek dengan biaya Rp564 triliun.
Selain itu, di Pulau Jawa terdapat 93 proyek dengan biaya Rp1.065 triliun. Pembangunan juga dilakukan di Sulawesi sebanyak 27 proyek dengan biaya 155 triliun.
"Papua ada 13 proyek dengan biaya Rp444 triliun. Bali dan Nusa Tenggara ada 15 proyek dengan nilai Rp1 triliun. Lintas pulau ada 2 proyek Rp1320 triliun dan 2 program salah satunya adalah listrik 35 ribu megawatt," kata Darmin.
Pemerintah pun akan menyederhanakan izin investasi pada berbagai KEK. Diharapkan, investor akan semakin tertarik untuk dapat berinvestasi di Indonesia.
Darmin pun berharap agar pembangunan KEK dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan begitu, pemerataan ekonomi nantinya juga dapat terjadi sesuai tujuan pembangunan KEK ini. Untuk itu, pembangunan KEK terus dipercepat oleh pemerintah.
"Yang akan selesai sampai akhir tahun ada Bintan, ada Karimun kemudian ada Lhokseumawe . Mudah-mudahan Merauke, tapi dia bisa meleset ke awal tahun depan," ujarnya.
Pembangunan KEK ini juga membuktikan bahwa dominasi BUMN tidak begitu besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurut Darmin, swasta hingga saat ini telah memiliki peran besar dalam membangun infrastruktur. Namun, BUMN tetap membangun proyek dengan Internal Rate of Return (IRR) yang masih rendah.
"Ada keluhan bahwa pemerintah dianggap agak terlalu menangkan BUMN sama sekali tidak benar. Kalau dilihat swasta dengan BUMN, PPP (Public Private Partnership) itu yang terbesar adalah swasta. Memang harus kita akui beda kalau yang menangkan swasta atau BUMN. Kalau BUMN harus kita selesaikan feasibility study agar IRR ketahuan. Swasta enggak akan mau kalau IRR hanya 9-10%. Kalau BUMN memang pemerintah menugaskan dia, baru disusun feasibility study," ujarnya.
Seperti diketahui, tiga agenda utama KEK adalah percepatan pembangunan (terutama di luar Jawa), pengurangan kesenjangan (intra dan inter wilayah), dan daya saing ekonomi melalui nilai tambah dan rantai nilai atas bahan mentah/sumber daya alam nasional).
Total sasaran investasi di KEK sampai dengan 2030 sebesar Rp726 triliun, dengan sasaran penyerapan tenaga kerja 632.583 orang. Realisasi investasi hingga 30 Juni 2017 sebesar Rp221 triliun.
Kerjasama pun saat ini terus dilakukan oleh pemerintah. Hari ini, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Joint Venture PT Bangun Palu Sulteng (BPST) dengan mitra strategis, yaitu PT STM Tunggal Jaya sebagai pembangun dan pengelola kawasan.
Selain itu BPST juga melaksanakan penandatanganan kerjasama (MoU) Penyediaan dan pengelolaan air baku dengan perusahaan Cheongsu Engineering (Korsel). Selanjutnya adalah Penandatanganan Land Use and Development Agreement (LUDA) antara Direktur Utama ITDC dengan Direktur Utama PT Mosaique Jiva One Sky untuk pembangunan hotel bintang lima.
(Fakhri Rezy)