Atasi Ketimpangan, Kebijakan Pemerintah Harus Prosektor Riil

JAKARTA - Pemerintah masih memiliki tugas berat untuk menurunkan ketimpangan di Indonesia. Adapun gini ratio pada Maret 2017 sebesar 0,393%. Hanya turun 0,001 poin dibanding September 2016 yang sebesar 0,394%.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Periode 2001–2004 Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan ketimpangan dengan memerhatikan kebijakan di sektor riil.

"Kalau di dalam kebijakan biasanya dulu kan bisa dilakukan lewat kebijakan fiskal, tetapi kita juga pernah dalam kebijakan moneter lewat pemberian KUR (kredit usaha rakyat) perbankan, BPJS, asuransi. Ke depan sudah harus mulai ke sektor riil," katanya ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Baca Juga:

• Simak! Faktor Penyebab Ketimpangan RI dan Langkah Memberantasnya
• Targetkan Kemiskinan Turun Jadi 7%, Tujuan Menteri Bambang Gelar Indonesia Development Forum

Dia mencontohkan, kebijakan yang langsung menyasar sektor riil misalnya dengan melakukan pembangunan secara fisik, alias infrastruktur. Mulai dari pembangunan jalan di perdesaan hingga irigasi dan lain sebagainya, menurut dia perlu dilakukan pemerintah.

Agar hal itu bisa terwujud, dia menilai bahwa salah satunya dengan pemanfaatan program dana desa yang tepat pada sasaran. Sebab, ketimpangan tertinggi terjadi di daerah. Untuk itu, dibutuhkan perbaikan pada sistem akuntan di daerah yang saat ini belum begitu optimal.

Baca Juga:

• Simak! 3 Jurus Menko Darmin Perbaiki Ketimpangan Indonesia: Lahan, Modal, dan Kualitas SDM

• Top! Pemerintah Maksimalkan Kebijakan Prokelompok Miskin

Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2017 tercatat 0,407, turun dibanding September 2016 yang sebesar 0,409. Sementara di perdesaan, gini ratio sebesar 0,320 atau naik dibanding gini ratio September 2016 yang sebesar 0,316.

"Wakil Menteri Keuangan sudah menyampaikan keinginan untuk memperbaiki sistem akuntansi di tingkat desa. Jadi ini bukan soal yang dapat ditangani dalam satu periode, dan harus bersama. Saya kira apa yang sudah dilakukan sudah betul. Cuma melihat hasilnya tidak mungkin dalam lima tahun karena suatu proses seperti itu menyangkut kumulatif," tandasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)