Rapat hingga Malam, Ini Sederet Keputusan soal Kawasan Ekonomi Khusus

JAKARTA - Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kembali melakukan rapat koordinasi mengenai kesiapan KEK untuk segera dioperasikan. Dari 6 kawasan KEK yakni Bitung, Palu, Tanjung Api Api, Mandalika, Morotai, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) hanya dua yang disimpulkan siap beroperasi secepatnya.

Kedua KEK tersebut yakni, KEK Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan KEK Palu di Sulawesi Tengah akan segera beroperasi. Sedangkan empat KEK lainnya masih akan dibahas lebih lanjut.

Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin, Imam Haryono mengatakan KEK lainnya, seperti KEK Tanjung Api-Api itu akan beauty contes dengan mitra pengelola lahan.

Baca Juga:

Menteri Sofyan: KEK Khusus Mandalika dan Palu Paling Siap!

BUSINESS HITS: Siap-siap! Kawasan Ekonomi Khusus Hadir di 3 Provinsi

"Tanjung Api-Api itu ada banyak catatannya, Tanjung Api-Api usulkan lokasi baru, itu kesimpulannya tidak buru-buru dimasukkan ke KEK, jadi cukup KEK yang lama saja, enggak bisa tambah. Makanya diperpanjang setahun toleransinya, belum beres lahannya," ungkapnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Sementara itu ia juga menjelaskan, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) kesimpulannya Oktober 2017 setelah diputuskan terlebih dulu penggantian Direksinya. Namun ia menekankan bukan berarti akan beroperasi mulai Oktober tapi hanya kajian kesiapan saja.

"Konsorsium pengelolanya ada laporan, salah satu swasta di dalamnya justru sama sekali belum bergerak. Malah BUMD dia yang baru bergerak, itu yang dilaporkan konsorsium pengelolanya. Bukan operasi Oktober tahun ini, Oktober itu baru mulai dikaji lagi bagaimana kesiapannya," ungkapnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/8/2017) malam.

Baca Juga:

Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Bakal Hadir di 3 Provinsi Ini, Mana Saja?

Bermodal Kawasan Ekonomi Khusus, Pemerintah Kejar Investasi Rp726 Triliun hingga 2030

KEK Bitung juga diperpanjang setahun, dan Minggu depan dikasih lahan HPL 92.96 hektar diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

Lalu terakhir KEK Morotai, kesimpulannya perpanjang setahun untuk pembangunan tahap I, kira-kira 1.101 hektar.

"Dia mau perluas 643 hektare, itu tidak disetujui, hanya disetujui sesuai yang diatur PP penetapan, jadi enggak ada perubahan luas lokasi. Ada yang bicara investor baru, tapi umum yang dibicarakan masalah lahan saja," tukasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)