Tarik Pajak E-Commerce, Harus Ada Tahapan yang Jelas

JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji kebijakan perpajakan bagi pelaku e-commerce. Pemerintah berharap dalam waktu dekat, kebijakan itu bisa segera diimplementasikan.

Memungut pajak pelaku e-commerce tentu menjadi cara pemerintah agar target pajak tercapai. Lalu bagaimana penerapan jika kebijakan ini jadi dilakukan?

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, perlu rumusan yang matang sebelum menjalankan kebijakan memungut pajak untuk pelaku e-commerce.

"Memang harus dirumuskan kebijakan pajak yang menciptakan keadilan dan fairness untuk sektor e commerce dan konvensional. Kita mau mencapai titik itu, tapi karena starting point-nya beda, maka harus ada tahapan-tahapan yang jelas menuju ke sana," tegas Yustinus kepada Okezone, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Baca Juga: Siap-Siap! Pajak E-Commerce Bakal Diterapkan

Menurutnya, arah pemerintah sudah sangat jelas untuk memungut pajak bagi pelaku e-commerce, yakni meningkatkan kepatuhan dan berkeadilan dalam membayar pajak.

"Jangan sampai ada yang tidak bisa dikenai pajak karena menimbulkan ketidakadilan," sambungnya.

Baca Juga: Jack Ma Jadi Penasihat E-Commerce Indonesia, Mendag: Sudah Bagus Itu

Dia menambahkan, tapi perlu juga dibedakan antara kebijakan dan administrasinya. Yang pertama soal keadilan memajaki, yang kedua cara memajaki yang efektif

"Nah, prinsipnya memang dikenai pajak, dalam hal ini PPN atas penjualan barang, dan PPh kalau ada income dan subyeknya tercover UU Indonesia," imbuhnya.

Baca Juga: Jadi Penasihat E-Commerce Indonesia, Jack Ma Tidak Datang sebagai Perusahaan China

Dia mencontohkan salah satu cara yang efektifdi Uni Eropa adalah menerapkan origin principle untuk PPN dengan dipungut di negara yang menjual, lalu sharing dengan negara tujuan.

"Di sini menunjukkan memajaki e-commerce harus bekerjasama, regionalisme jadi penting. Ada paradoks coopetition, tetap berkompetisi agar tidak ketinggalan, tapi harus bekerjasama agar mendapat hasil optimal. Salah bikin kebijakan, karena ciri e commerce dan digital economy ini padat modal dan mobile, maka berpotensi ada flight," tukasnya.

(Dani Jumadil Akhir)