Ternyata, Jokowi Belum Terima Informasi Resmi soal Gedung Baru DPR

JAKARTA - Anggaran pembangunan gedung DPR RI akan masuk dalam pembahasan RAPBN 2018. Anggaran ini nantinya akan dibahas antara pemerintah dengan DPR RI.

Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, rencana pembangunan gedung DPR RI belum diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Johan Budi, rencana pembangunan gedung baru ini masih perlu dusta secara lebih lanjut antara pemerintah dengan DPR RI.

 Baca juga: Soejoedi Wirjoatmodjo Penggagas Sekolah Arsitektur di Indonesia

"Sampai hari ini belum ada informasi itu ke presiden mengenai pembangunann itu," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Belum diketahui kapan pembahasan akan dilakukan. Pembahasan pembangunan gedung DPR RI ini kemungkinan akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan APBN 2018.

"Ya makanya itu kan nanti dibahas oleh pemerintah dan DPR. Apakah detailnya apakah sudah dimasukan di dalam pasti 2018 kan makanya ditanya ke itu. Belum sampai ke setuju enggak setuju saya kira, masih dibahas," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, DPR RI seharusnya bersabar untuk membangun gedung baru. Sebab, saat ini APBN masih dirancang dengan skema defisit.

 Baca juga: Uniknya Arsitektur Gedung MPR-DPR

"Sekarang ini kan defisit APBN luar biasa. Kemudian fiskal kita kan masalah, penerimaan pajak kita tidak mencapai target, harusnya ada empatinya di sana. Saya tahu gedung DPR itu penting, tapi dibandingkan dengan program-program pembangunan yang lainen, maka tolonglah teman-teman saya di sana bersabar dululah, tunggu ekonomi membaik," ujar Marzuki Alie.

Penerimaan pajak juga perlu diperhatikan oleh sebelum mengajukan pembangunan gedung baru. DPR juga perlu melihat keadaan ekonomi Indonesia secara lebih luas sebelum mengajukan anggaran pembangunan gedung baru.

"Terus terang bisa-bisa ini, (defisit) melampaui angka 3%, ini melanggar UU. Nah, kan tidak baik," ujarnya.

Anggaran pembangunan gedung ini sebaiknya digunakan untuk sektor lainnya yang lebih bermanfaat. Program-program yang lebih bermanfaat secara langsung untuk masyarakat perlu diutamakan dibandingkan hanya digunakan untuk pembangunan gedung DPR RI.

(Fakhri Rezy)