Komitmen Sri Mulyani: Reformasi Perpajakan Tidak Korbankan Dunia Bisnis

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi perekonomian akan mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, perekonomian Indonesia juga masih dipengaruhi oleh situasi geopolitik, The Fed AS dan Eropa.

Baca juga: Pajak Berlapis dalam Rantai Penerbitan Buku, Sri Mulyani Perlu Turun Tangan!

"Semua bisa pengaruhi perekonomian kita dalam berbagai hal. Agar Indonesia mampu tumbuh baik sehingga bisa mengurangi kemiskinan dan kesenjangan kira perlu APBN yang kuat dan efektif sehingga APBN bisa jalani fungsinya," ungkap Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Menurutnya, APBN yang sedang dibahas saat ini merupakan instrumen yang perlu dipahami oleh semua masyarakat. Karena hal itu bukan hanya kewenangan dirinya sebagai Menteri Keuangan tapi penerimaannya dari masyarakat dan belanjanya diharapkan kembali ke masyarakat.

Baca juga: Jadi Titik Lemah, Sri Mulyani Sebut Bendahara di Institusi Negara Sering Lalai Setor Pajak

"Untuk mencapai penerimaan sangat mengandalkan perpajakan, butuh tumbuh 9,3% dari outlook penerimaan 2017. Nonmigas merupakan kontributor terbesar, migas 35,9% saja ini belum termasuk royalties SDA. Kami lakukan reformasi untuk perbaiki SDM dan policy tanpa menyebabkan persoalan di bisnis climate," jelasnya.

Sementara itu, dia mengatakan seminar yang dilaksanakan di Seminar Nasional LPEM UI ini bukan hanya untuk local pajak saja tapi juga pajak nasional.

Baca juga: Simak! Sri Mulyani Evaluasi Proses Administrasi Perpajakan

"Ini kombinasi art dan science. Salah satu studi IMF menunjukkan bahwa kalau kita bisa perbaiki administrasi pajak saja bisa ada potensi 1% dari GDP. Arrangement antara pusat dan daerah, LTO, bisnis proses," tukasnya.

(Rizkie Fauzian)