Mantap! Ruas Jalan Tol Tembus 1.800 Km di 2019

SALATIGA – Pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan ruas jalan tol di Indonesia, termasuk tol Trans Jawa. Pada 2019 nanti diproyeksikan telah selesai dibangun jalan tol sepanjang 1.800 kilometer (km).

Pemerintah mengupayakan berbagai cara agar pembangunan jalan tol bisa dikebut dan cepat selesai. Pembiayaan yang biasanya hanya berpatokan pada pinjaman bank kini berubah dengan memakai berbagai model pendanaan.

“Sekarang model pembiayaan banyak sekali. Bisa dilakukan dengan model konsorsium seperti yang dilakukan dalam membangun jalan tol Bawen- Salatiga,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan operasional jalan tol Semarang- Solo seksi III Bawen-Salatiga di Gerbang Tol Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah.

Presiden menuturkan, ketika pembangunan jalan tol Jagorawi pada 1977 selesai, banyak negara tetangga yang datang ke Indonesia untuk melihat dan belajar mengenai konstruksi dan hal lain terkait proses pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.

Baca juga: Kejar Mudik Lebaran, Pembangunan Proyek Tol Solo-Ngawi Dikebut

Namun kondisinya sekarang justru berbeda. Negara lain seperti China sudah bisa membangun jalan tol sepanjang sekitar 4.000- 5.000 km per tahun. “Kita jauh ketinggalan dengan negara lain. Ternyata masalahnya ada pada pembebasan lahan. Soal konstruksi kita tidak ketinggalan dengan negara lain. Inilah (ketertinggalan) yang harus kita kejar. Tadi saya tanya ke Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono), 2019 nanti dapat tambahan (jalan tol) berapa? Dijawab dapatnya kurang lebih 1.800 km. Artinya, kita ngebut bisa,” katanya. Menurut Jokowi, pembangunan jalan tol hendaknya menggunakan sistem konsorsium.

Dengan demikian, kendala pembiayaan bisa teratasi sehingga pembayaran pembebasan lahan dan pembangunan jalan tol bisa dilakukan dengan cepat. “Seperti pembangunan tol Bawen- Salatiga ini. Dikerjakan konsorsium BUMN, Jasa Marga, PemerintahProvinsiJateng, danpihak swasta. Kalau kita bekerja secara konsorsium seperti itu, pekerjaan bisa cepat, bayar pembebasan lahan juga cepat,” paparnya. Di sisi lain, percepatan pembangunan jalan membutuhkan dukungan dari masyarakat.

Untuk itu, kepala daerah harus memberikan pemahaman mengenai fungsi dan pentingnya jalan bebas hambatan itu. Apalagi sekarang ini biaya transportasi di Indonesia lebih mahal dibanding negara lain karena jalan tol belum memadai. “Kalau biaya transportasi mahal, tentu saja harga barang dan jasa mahal. Untuk itu, bupati dan wali kota harus memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ucapnya.