Saat ini, sebanyak 27% penduduk perkotaan di Indonesia tidak memiliki akses terhadap fasiiitas sanitasi yang baik. Penduduk di area kumuh juga lebih berisiko terhadap bencana, karena kebanyakan dari mereka tinggal di daerah rawan banjir.
Judy menegaskan,kondisi ini hendaknya mendorong pemerintah kota untuk melakukan pendekatan multi dimensi terhadap perencanaan, dengan menggabungkan aspek inklusi ekonomi, spasial, dan sosiai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. "Solusi untuk pertumbuhan perkotaan yang inklusif tidak harus seragam, tapi praktis, efektif, dan panting untuk mencapai kebaikan untuk semua," ujarnya.
Baca Juga: Alamak! Kemiskinan di Madura Tertinggi Se-Jawa Timur, Ini Buktinya
Sementara itu,Senior Urban Specialist World Bank Gayatri Singh menjelaskan bahwa solusi pengentasan daerah kumuh dalam suatu kota, berbeda dengan wilayah lainnya. Sehingga tidak ada solusi yang bersifat seragam.
Oleh karena itu, dalam mengurangi daerah kumuh di kota perlu koordinasi antara Pemerintah setempat dengan masyarakatnya. "Tidak bisa solusi bersama dari satu tempat ke tempat lain, karena berbeda karakteristik. Sehingga, perlu adanya musyawarah antara pemerintah dan masyarakat," kata dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)