BPK Berikan 3 Opsi untuk Defisit Keuangan BPJS Kesehatan

BATAM - Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan tiga opsi terkait defisit keuangan yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, untuk selanjutnya diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis di Batam, Kepulauan Riau, Minggu, menyatakan tiga pilihan yang ditawarkan kepada Presiden yaitu kemungkinan menaikan iuran, menambah suntikan dana dari APBN dan mengurangi manfaat pelayanan BPJS Kesehatan.

"Sepertinya Presiden pilih yang ke dua. Kalau naikan besaran iuran sepertinya tidak," kata Harry.

Seperti yang disampaikan Presiden kepada Harry, Pemerintah bersedia menyubsidi BBM hingga ratusan triliun, maka tidak ada alasan untuk menolak subsidi kepada BPJS Kesehatan yang hanya defisit Rp9 triliun.

Sedangkan opsi ke tiga, pengurangan manfaat pelayanan BPJS Kesehatan juga nampaknya tidak dipilih Presiden, karena pemerintah ingin memberikan pelayanan maksimal untuk warganya.