JAKARTA – Penyaluran elpiji kemasan 3 kg tahun ini diperkirakan melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 6,4 juta metrik ton (MT). Hal ini terjadi karena distribusi elpiji tidak tepat sasaran sehingga berpotensi menambah beban subsidi.
Pada rapat dengar pendapat bersama DPR, Selasa 28 Agustus 2018, Pertamina menyatakan bahwa penyaluran elpiji bersubsidi 3 kg sepanjang Januari-Juni 2018 telah mencapai 3,37 juta MT. Karena itu pada akhir tahun ini penyaluran elpiji 3 kg atau elpiji melon itu diprediksi mencapai 6,6 juta MT.
“Ini karena subsidi tidak tepat sasaran. Banyak industri rumahan masih menggunakan elpiji subsidi 3 kg,” ujar Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid di Jakarta.
Menurut dia, selain alasan tersebut, jebolnya kuota elpiji 3 kg juga disebabkan meningkatnya konsumsi akibat migrasi minyak tanah ke elpiji. Untuk mengantisipasi hal ini, Pertamina telah mengeluarkan kemasan elpiji nonsubsidi 3 kg dengan jumlah 15-20% dari kuota elpiji subsidi.
Diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disebutkan alokasi subsidi energi mencapai Rp94,53 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar mi nyak (BBM) dan elpiji 3 kg sebesar Rp46,87 triliun. Ada pun sisanya untuk subsidi listrik Rp47,66 triliun.
Sementara itu jumlah subsidi energi tahun depan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 ditetapkan sebesar Rp56,5 triliun atau naik 65% bila di bandingkan dengan tahun ini.
Alokasi subsidi energi tersebut di antaranya untuk subsidi BBM sebesar Rp100,1 triliun yang diperuntukkan bagi penyaluran subsidi solar Rp2.000/liter dengan volume 14,5 juta kiloliter (KL).
Subsidi itu juga untuk menutupi minyak tanah dan elpiji dengan total volume masing-masing 610.000 KL dan 6,9 juta MT. Selain itu Rp56,6 triliun sisanya adalah untuk subsidi pada sektor kelistrikan.
Anggota Komisi VII DPR Ari Yunita meminta pemerintah menjaga kuota elpiji bersubsidi kemasan 3 kg supaya tepat sasaran. Dia meyakini, jika pemerintah berhasil menjaga subsidi elpiji 3 kg, tidak akan terjadi kelangkaan.
“Kami melihat masih banyak kelangkaan elpiji, khususnya di Kaltara (Kalimantan Utara). Kelangkaan terjadi karena penyaluran elpiji tidak tepat sasaran,” tandas dia.
Dia juga mendesak pemerintah segera menerapkan distribusi tertutup supaya dapat menekan bocornya subsidi akibat distribusi tidak tepat sasaran. “Di samping itu perlunya cepat tanggap dari Pertamina maupun pemerintah jika terjadi kelangkaan elpiji di suatu daerah,” sebut dia.