Masyarakat Jadi Penentu, PLTN Bisa Dibangun di Indonesia

Dari unsur acceptability, dia mengungkapkan bahwa pada umumnya EBT dapat diterima publik kecuali EBT tertentu yang memerlukan sosialisasi. Contohnya adalah nuklir, yang tidak semua negara mau menerima penggunaan energi ini.

"Di Indonesia, keputusan go atau no-go nya PLTN masih menunggu keputusan Presiden yang dituangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Nuklir untuk tujuan pengembangan PLTN dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir dengan mempertimbangkan standar keselamatan kerja dan dampak bahaya radiasinya," katanya.

Di tempat yang sama, Febby Tumiwa, pakar energi terbarukan dan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, Indonesia berada di daerah pusat gempa atau ring of fire. Dengan kondisi itu dibutuhkan penelitian lebih komprehensif jika ingin membuat PLTN.

"Pada tahun 80-an ada wacana pembangunan PLTN di Muria, tetapi setelah tsunami dan gempa di Yogyakarta pada 2006 dan dilakukan studi ulang, ternyata ditemukan sesar atau patahan di Muria. Yang artinya, bila pembangunan dilakukan maka akan merugikan dan memberikan dampak yang buruk pada lingkungan," ujarnya.

Selain itu, biaya pembangunan dan harga jual per kwh yang mahal juga menjadi pertimbangan untuk menolak pembangunan PLTN. Atas dasar itu Febby mengusulkan dan mendukung penggunaan energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya yang sangat berlimpah di Indonesia untuk mencapai target 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah.

(Feb)

(Rani Hardjanti)