Selamat Hari Oeang, Ini Perjalanan Panjang Rupiah

JAKARTA – Hari ini merupakan Hari Oeang yang ke-72. Mengulik sejarah Oeang sebelum adanya Rupiah, tepat pada tanggal 1 Oktober 1945 pemerintah Indonesia menetapkan berlakunya mata uang bersama di wilayah Republik Indonesia (RI), yaitu uang De Javasche Bank, uang Hindia Belanda dan uang Jepang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pentingnya meneladani sejarah penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI) tanggal 30 Oktober 1946.

“Penerbitan Oeang Republik Indonesia atau ORI untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Oktober 1946 menjadi momen sejarah, bukti bahwa ORI merupakan alat pemersatu bangsa sekaligus sebagai lambang identitas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia di mata dunia,” terangnya pada peringatan Hari Oeang ke-71 tahun lalu.

Dilansir Okezone dari laman Kemenkeu.go.id, Selasa (30/10/2018), Pada awal kemerdekaan khususnya pada lingkup nasional, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945.

 Baca Juga: Peringati Hari Oeang, Sri Mulyani Joget Korea

Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI menetapkan dua keputusan penting. Pertama, membentuk 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kelapa, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Di lingkungan Kementerian Keuangan dan Menteri Keuangan A.A Maramis mulai mengeluarkan Dekrit dengan tiga keputusan penting.

Pertama, tidak mengakui hal dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang untuk menerbitkan dan menandatangani surat-surat perintah membayar uang dan lain-lain dokumen yang berhubungan dengan pengeluaran negara.

Baca Juga: Hari Oeang, Simak Lahirnya Kementerian Keuangan di Tengah Kembalinya Belanda

Kedua, terhitung mulai 29 September 1945, hak dan wewenang pejabat pemerintahan tentara Jepang diserahkan kepada Pembantu Bendahara Negara yang ditunjuk dan bertanggungjawab pada Menkeu.

Ketiga, kantor-kantor kas negara dan semua instansi yang melakukan tugas kas negara (kantor pos) harus menolak pembayaran atas surat perintah membayar uang yang tidak ditandatangani oleh Pembantu Bendahara Negara.

Kemudian, pada 2 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI yang menetapkan bahwa uang NICA tidak berlaku di wilayah Indonesia, dan keesokan harinya 3 Oktober 1945, Maklumat Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa Indonesia memiliki empat mata uang yang sah, yaitu De Javasche Bank, De Japansche Regeering, Dai Nippon emisi, dan Dai Nippon Teikoku Seibu.

Baca Juga: Rayakan Hari Oeang ke-71, Sri Mulyani Tulis Pesan untuk Pegawai Kemenkeu via Sosmed

Bersamaan dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, pemerintah Indonesia berencana menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI). Menteri Keuangan A.A Maramis membentuk Panitia Penyelenggara pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945 yang diketuai T.R.B. Sabaroedin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan anggota-anggotanya terdiri dari Kemenkeu H.A. Pandelaki & R. Aboebakar Winagoen dan E. Kusnadi, Kemenrang M. Tabrani, BRI S. Sugiono, dan wakil-wakil dari Serikat Buruh Percetakan Oesman dan Aoes Soerjatna.

Kemudian pada Januari 1946 pencetakan ORI dikerjakan setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Namun, pada Mei 1946, situasi keamanan mengharuskan pencetakan ORI di Jakarta dihentikan dan terpaksa dipindahkan ke daerah-daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo.

Maka dari itu hal inilah yang menyebabkan ORI pertama kali beredar pada 30 Oktober 1946 dan menjadikannya sebagai hari Oeang.

Di atas ORI dibubuhkan tanda tangan Menkeu A.A Maramis, meskipun sejak November 1945 dia tidak lagi menjabat sebagai Menkeu. Pada saat ORI beredar yang menjadi Menkeu adalah Sjafruddin Prawiranegara di bawah Kabinet Sjahrir III.

Setelah ORI beredar, pemerintah mulai mengeluarkan dan mengedarkan Orida (Oeang Republik Indonesia Daerah) sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.

Setelah 4 tahun kemudian, pada 1 Januari 1950 dalam kondisi perang pada saat itu, jumlah uang beredar di wilayah Republik Indonesia sulit dihitung dengan tepat.

Kesulitan melakukan pemisahan data seperti neraca perdagangan, posisi cadangan devisa dan keuangan negara. Kemudian pada 31 Mei 1950 dari salah satu hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949, Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

Kemudian, dibentuk negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS). Menkeu Sjafruddin pada saat itu diberi kuasa untuk mengeluarkan uang kertas yang memberikan hak piutang kepada pembawa uang terhadap RIS sejumlah dana yang tertulis pada uang tersebut dalam Rupiah RIS.

Hal ini mulai diberlakukan pada 31 Mei 1950 untuk mengatur berbagai hal berbagai tentang pengeluaran uang kertas atas tanggungan Pemerintah RIS.

Sejalan dengan masa Pemerintah RIS yang berlangsung singkat, masa edar uang kertas RIS juga tidak berlangsung lama, tepat 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali.

Kemudian pada saat itu Bank Indonesia (BI) mulai berdiri, tepat 1 Juli 1953 selalu diperingati sebagai hari lahir BI yang bertindak sebagai bank sentral.

Setelah BI berdiri pada tahun 1953, terdapat dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia (Kemenkeu) dan yang diterbitkan oleh BI.

Pemerintah RI menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp5, sedangkan BI menerbitkan uang kertas dalam pecahan Rp5 ke atas.

Hak tunggal BI untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sesuai Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 didasarkan pertimbangan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh BI dan Pemerintah secara ekonomi dipandang tidak ada perbedaan fungsional, sehingga untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang cukup dilakukan oleh satu instansi saja yaitu Bank Indonesia (BI).

(Dani Jumadil Akhir)