Hari Oeang, Simak Lahirnya Kementerian Keuangan di Tengah Kembalinya Belanda

JAKARTA - Di awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi beberapa masalah di antaranya adalah datangnya tentara sekutu untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang karena kekosongan kekuasaan di Indonesia akibat kekalahan Jepang. Kedua, perundingan-perundingan dengan Belanda yang merugikan Indonesia. Kemudian, Belanda datang membonceng sekutu di akhir September 1945 dengan keinginan menguasai kembali negara jajahannya.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945 menetapkan berlakunya mata uang bersama di wilayah Republik Indonesia (RI), yaitu uang De Javasche Bank, uang Hindia Belanda dan uang Jepang.

 Baca juga: Rayakan Hari Oeang ke-71, Sri Mulyani Tulis Pesan untuk Pegawai Kemenkeu via Sosmed

Di lingkup nasional, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI menetapkan dua keputusan penting. Pertama, membentuk 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi yaitu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kelapa, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

 Baca juga: Hari Oeang Ke-71, Sri Mulyani: Kita Harus Perangi Kebocoran APBN

Mengutip laman Kemenkeu, Jakarta, Selasa (31/10/2017), di lingkungan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan AA Maramis pada tanggal 29 September 1945 mengeluarkan Dekrit dengan tiga keputusan penting.