JAKARTA - Pengembangan hunian terintegrasi transportasi masal atau yang biasa disebut Transit Oriented Development (TOD) ternyata mendapatkan protes dari sejumlah pengembang swasta. Pasalnya, pengembangan TOD hampir seluruhnya digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, tidak benar jika dalam pengembangan TOD hanya untuk perusahaan BUMN. Karena pemerintah juga mempersilahkan kepada swasta untuk membangun hunian konsep seperti ini.
"Perasaan pengembang aja yang baper itu. Buktinya pengembang besar yang mampu langsung ini," ujarnya dalam acara diskusi media di Jakarta, Kamis (13/12/2018) malam.
Baca Juga: Kementerian PUPR Bantah Adanya Monopoli Pembangunan TOD oleh BUMN
Mengenai lahan, menurut Khalawi, seharusnya pengembang swasta segera mengambil alih lahan jika ingin membangun hunian TOD. Atau jika tidak ada lahan yang nempel stasiun, minimal hunian tersebut bisa dibangun dekat wilayah stasiun.