Caplok Freeport, RI Bisa Kuasai Keuntungan Laba Bersih hingga Dividen

JAKARTA - Keberhasilan Pemerintah untuk merebut saham mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI) mendapatkan banyak apresiasi. Sebab, keberhasilan ini sebagai bentuk kedaulatan negara yang kembali berhasil merebut Freeport setelah bertahun-tahun lamanya dikuasai asing.

Pengamat Energi dan Ekonomi Univrsitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi mengatakan, dengan memiliki saham mayoritas pemerintah memiliki hak lebih besar untuk menentukan kebijakan dari perusahaan. Termasuk juga apakah pemerintah ingin agar laba bersih yang didapatkan bisa dibagikan lewat dividen atau ditahan untuk modal perusahaan.

"Kalau asumsinya tidak ada laba ditahan kan bisa juga ditahan sebagai modal kan maka itu bisa dibagi semua. Tapi kalau tidak dibagi semua sebagian bisa membayar utang, sebagian menambah pendapatan sebagian untuk modal itu bisa juga saya rasa tergantung pada rapat pemegang saham," ujarnya saat dihubungi Okezone, Rabu (2/1/2019).

Hal tersebut berbeda dengan sebelumnya, yang mana pemerintah tidak memiliki hak untuk menetukan kebijakan perusahaan. Sehingga ketika PTFI memutuskan untuk menunda pemberian dividen kepada Inalum, pemerintah tidak memiliki kewenangan apapun.

"Berdasarkan kajian selama 50 tahun berdasarkan kepemilikan saham yang terbatas 9,3% maka pendapatan yang kita peroleh kecil. Di samping itu dividen tadi itu tidak dibagikan dengan alasan untuk laba ditahan untuk memperbesar modal. Itu bisa dilakukan karena Freeport McMoran itu kan mayoritas 90%," jelasnya.