Penyediaan Rumah Murah Tetap Jadi Prioritas PUPR

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa penyediaan infrastruktur perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap merupakan salah satu program prioritas pihaknya.

"Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi. Jadi akan tetap menjadi program prioritas termasuk perbaikan irigasi kecil melalui program Padat Karya Tunai agar dana yang bergulir di desa lebih banyak," kata Menteri Basuki dilansir dari Harian Neraca, Rabu (2/1/2018).

Menurut Menteri PUPR, kebutuhan perumahan di Indonesia masih tinggi, namun untuk memenuhinya tidak dapat hanya melalui dana APBN semata. Untuk itu, pihaknya juga bekerjasama dengan perbankan, pengembang dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pencanangan Program Satu Juta Rumah.

Baca Juga: Bangun Rumah Khusus PNS, TNI dan Polri, Ini Relaksasi yang Harus Dilakukan

Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya atau BSPS bagi MBR. "Setiap tahunnya Kementeri man PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Menteri Basuki.

Sedangkan pada tahun 2019, dia mengemukakan bahwa telah diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program sejuta rumah merupakan kerja banyak pihak sehingga di tahun ini bisa mencapai target.