Amran pun menekankan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya mengurus beras, akan tetapi sektor pertanian memiliki 460 komoditas yang harus dijaga siang malam. Menariknya, ekspor komoditas pertanian 2018 melejit yakni 29,7%.
"Kemudian stok beras sebagai cadangan saat ini 2 juta ton. Cadangan itu, kalau stok intinya tidak ada masalah, nanti tidak akan dipakai. Standar cadangan beras nasional 1 juta ton, artinya cadangan beras kita sekarang 2 kali lipat," jelasnya.
Kemudian, lanjut Amran, berdasarkan data BPS, stok beras yang berada di rumah tangga mencapai 8 sampai 9 juta ton. Dengan demikian, jika ditambah stok beras di Bulog 2 juta ton, stok beras nasional saat ini mencapai 10 sampai 11 ton. Jika konsumsi beras nasional 2,5 juta ton, artinya stok beras yang kita punya bisa mencukupi kebutuhan selama 4 bulan.
"Kemudian, kita masih punya produksi padi dari standing crop atau yang tanaman padi yang berdiri hari ini 3,88 juta ha, jika produktivitas 5,3 ton per ha, menghasilkan beras 20 juta ton gabah kering giling, kalau dibagi 2, menghasilkan beras 10 juta ton. Total beras ini mampu mencukupi kebutuhan 4 bulan. Dengan demikian, stok beras aman hingga 8 bulan ke depan," tegas Amran.
Harus dicatat juga, tegas Amran, Kementan terus mendorong transformasi pertanian dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Dengan modernisasi target peningkatan produksi hasil pertanian menjadi lebih visibel untuk diwujudkan.
"Artinya setiap hari terjadi olah tanah, tanam dan panen. Jangan dibayangkan pertanian Indonesia seperti 30 tahun lalu. Makanya penduduk 2 kali lipat dari 1984, kita bisa memberi makan," ucapnya.
Terkait harga beras, Amran menampik pihak yang mengatakan harga beras Indonesia tertinggi di dunia. Padahal, menurut data FAO, harga beras Indonesia berada di posisi 84 dari seratus lebih negara. Dengan demikian, harga beras Indonesia berada di posisi terendah dan harga beras paling tinggi yakni Jepang.
"Harga beras di Jepang mencapai Rp 57 ribu per kilogram. Jadi jangan lagi polemik. Kalau produsen beras, tahun 2017 Indonesia nomor 3 dunia. Catat ya, ini data FAO," sebutnya.
Adapun beras selalu menjadi polemik, Amran menjelas karena olah banyak mafia pangan. Namun demikian, di era pemerintahan Jokowi-JK, Kementan bersama Panglima TNI, Kapolri, KPPU dan Bulog terbanyak menyelesaikan mafia pangan. Yakni sebanyak 409 mafia pangan sudah dikirim ke penjara dan yang sedang proses hukum sebanyak 782 perusahaan telah ditindak dengan tegas.