MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Wacana Calon Presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpotensi semakin membebani keuangan negara. Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudistira.
Menurut Bhima, saat ini alokasi anggaran belanja untuk belanja pegawai sudah terlampau tinggi. Pada 2019 saja porsi belanja pegawai adalah sebesar 23,3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Bhima menambahkan, dalam lima tahun terakhir saja tren kenaikan gaji PNS mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan catatannya, selama lima tahun terakhir, kenaikan alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai 56,5%.
"Pemerintah sebenarnya sudah memberikan alokasi yang cukup besar untuk belanja pegawai di APBN. Porsi belanja pegawai pada APBN 2019 mencapai 23,3% dari total belanja Pemerintah," ujarnya saat dihubungi Okezone, Jumat (18/1/2019)
Menurut Bhima, dibandingkan belanja lainya pertumbuhan belanja untuk gaji pegawai paling besar pertumbuhannya. Bahkan dibandingkan belanja sosial sekalipun, pertumbuhan belanja pegawai masih relatif lebih besar.
"Jika dibandingkan tren kenaikan belanja sosial hanya naik 4,1% diperiode yang sama," ucapnya.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan belanja modal yang merupakan salah satu modal dalam pembangunan infratruktur, juga pertumbuhannya masih relatif lebih kecil. Meskipun secara presentase belanja modal masih lebih tinggi sedikit dibandingkan belanja untuk gaji pegawai.
"Trennya juga naik signifikan sebesar 56,5% dalam 5 tahun terakhir mengalahkan belanja modal yang naik 28,5%," ucapnya.
Oleh karena itu lanjut Bhima, seharusnya Prabowo bukanya menaikan gaji pegawai karena bisa semakin membebani APBN. Yang perlu dilakukan adalah bagaiman mendorong belanja modal dan juga sosial agar APBN lebih produktif.
"Kalau Presiden terpilih ingin alokasikan lebih ke belanja konsumtif maka kualitas APBN akan turun, ga mampu dorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang," jelasnya.
(Rani Hardjanti)