Pembangunan Ibu Kota Baru Sumbang 0,1% Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonergoro menyebutkan, pembangunan ibu kota baru bakal memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Setidaknya proses pembangunan ibu kota baru akan mendorong pertumbuhan sekitar 0,1%.

"Penghitungan dampak pemindahan ibu kota terhadap perekonomian nasional, ini akan menambah riil Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 0,1%," ujarnya dalam Dialog Nasional II Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

 Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Disebut Hanya Wacana, Bappenas: Kalau Cuma Isu Tak Mungkin Ada Rencana Lengkapnya

Menurutnya, sumbangan pembangunan tersebut tidaklah sedikit. Dengan total PDB nasional yang saat ini sekitar Rp15 ribu triliun, maka pertumbuhan 0,1% itu menyumbang PDB sekitar Rp15 triliun.

"Artinya jika baseline pertumbuhan ekonomi 5% dengan pembangunan ibu kota baru menjadi 5,1%. Iti tidak bisa dikatakan kecil. Jadi dengan 0,1% itu dampak langsungnya mungkin Rp15 triliun," katanya.

Bambang menjelaskan, pembangunan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan karena akan menimbulkan penggunaan sumber daya potensial yang selama ini belum dimanfaatkan. Terlebih, pada sumber daya alam yang saat ini dimiliki Kalimantan, di mana menjadi kemungkinan besar dipilih sebagai lokasi pemindahan.

 Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Ditentukan Akhir Tahun, Ayo Tebak Jadinya di Mana?

Pembangunan ibu kota baru, menurutnya, juga bakal memacu kegiatan perekonomian di sekitar wilayah Kalimantan. Terutama di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur.

"Jadi memang lokasi itu menjadi penting, semakin strategis lokasinya, semakin besar pula dampaknya," kata dia.

Bambang pun memastikan, pemindahan ibu kota tidak akan menyebabkan kontraksi ekonomi di luar wilayah pembangunan. Hal itu bila lokasi pembangunan memiliki sumber daya yang memadai.

"Pemindahan ibu kota ini ke luar Pulau Jawa tidak akan menyebabkan pengurangan kegiatan ekonomi di wilayah lain," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)