Menteri Bambang: Tak Ada Utang Khusus Bangun Ibu Kota Baru

Menteri Bambang sebelumnya dalam dialog menjelaskan bahwa pembiayaan ibu kota baru tidak akan didominasi oleh APBN, tetapi mengutamakan peran swasta, BUMN dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Pembiayaan yang bersumber dari APBN akan dilakukan selama lima sampai 10 tahun dan tidak akan mengganggu prioritas nasional lainnya.

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan swasta untuk pemanfaatan dan optimalisasi aset di ibu kota lama, Jakarta, dan ibu kota baru pada zona yang sudah ditentukan.

Pada rencana pemindahan ibu kota baru, pemerintah harus sudah menentukan lokasi persis untuk ibu kota baru pada 2019.

Selanjutnya pada 2020, pemerintah harus sudah menyiapkan masterplan dan pada 2021 mengkaji masalah konsumsi sehingga pada 2024 tahap pertama pemindahan ibu kota sudah dapat dilakukan.

(Dani Jumadil Akhir)