Pemindahan Ibu Kota Bikin Anggaran Perjalanan Dinas PNS Bengkak? Ini Faktanya

JAKARTA - Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, bukan sekedar rencana.

Kepindahan ibu kota ini ternyata akan membuat anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkat. Dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur, diperkirakan banyak perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh ASN.

Okezone pun merangkum fakta-fakta mengenai naiknya anggaran perjalanan dinas ASN akibat pemindahan ibu kota. Berikut faktanya.

1. Pasti Akan Gunakan APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan dana awal pembangunan ibu kota baru berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini untuk memberikan stimulus agar swasta tertarik ikut dalam proyek infrastruktur di ibu kota baru tersebut.

“Kami hampir yakin dalam tahap awal peranan APBN akan lebih besar karena dia jadi penarik minat swasta untuk itu tentu kita akan gunakan instrumen seperti availibity payment, availibility gap fund, project dev facility dan penjaminan,” ujarnya.

2. Pindah Ibu Kota Butuh Rp446 Triliun

Bappenas sendiri memperkirakan total dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota ini sebesar Rp446 triliun. Dari total dana itu, nantinya dibagi menjadi tiga skema pembiayaan.

Skema pertama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 19,2%. Kemudian 54% dari KPBU dan 26% investasi langsung dari BUMN dan swasta.

Nantinya 19,2% dari APBN senilai atau senilai Rp89,4 triliun untuk pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, gedung legislatif dan yudikatif, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp2 Triliun untuk Ibu Kota Baru, Apa Cukup?

Kemudian, 54,4% dari skema KPBU senilai Rp253,4 triliun untuk membiayai infrastruktur datar, rumah dinas pegawai pemerintah, pembangunan infrastruktur utama, gedung eksekutif, urban transportasi berbasis rel, infrastruktur perhubungan, sarana pendidikan dan kesehatan serta lembaga pemasyarakat.

Selanjutnya, 26,4% dari investasi langsung senilai Rp123,2 triliun untuk membiayai perumahan umum, lembaga pendidikan, science technopark, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, dan MICE.