Soal alasan KKP untuk menurunkan nilai jual ekspor ilegal, hal itu dirasa Dedi tak masuk akal. Justru, para penyelundup seharusnya diberi tindakan tegas dan ditangkap dengan melibatkan seluruh unsur kemaritiman mulai KKP, TNI AL, polisi air, Bea Cukai hingga masyarakat.
"Terutama PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berperan untuk melacak transaksi ilegal dari penjualan lobster ini. Itu kan pasti terdeteksi siapa pelaku penyelundupannya," ujar politis Partai Golkar ini.
Pihaknya ingin, seluruh elemen untuk bersama-sama melindungi aset milik bangsa. Termasuk yang ada di lautan. Ia berharap kedepan pemerintah memikirkan kebijakan untuk jangka panjang dan tidak sekadar keuntungan jangka pendek semata.
"Intinya, jangan tergiur keuntungan sesaat," jelas Dedi.
(Rani Hardjanti)