Saat DPR mengakhiri masa sidang pada 17 Desember 2019 lalu, DPR juga menetapkan RUU Omnibus Law ke dalam prolegnas 2020.
"Jadi, kita tunggu nanti bulan Januari terkait dengan UU Perpajakan dan UU Cipta Lapangan Kerja yang akan di Omnibus Law ini akan seperti apa," tutur Ketua DPR Puan Maharani.
Walaupun demikian, Ketua DPR tidak dapat memastikan apakah RUU Omnibus Law dapat selesai tiga bulan seperti apa yang diinstruksikan Presiden.
“Iya belum bisa dipastikan, karena saya surpresnya aja belum (menerima),” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).
(Kurniasih Miftakhul Jannah)