JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak mau asal-asalan dalam menggelontorkan dana untuk menyelesaikan persoalan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dirinya tak ingin masyarakat memiliki pemahaman jika negara mudah mengatasi masalah perusahaan BUMN dengan menyiapkan sejumlah dana.
"Kalau tidak, nanti orang akan gampang (berpikir), 'oh ini miliknya pemerintah, lalu di rusak-rusak saja'. Nanti kemudian kalian akan bilang 'oh kepercayaan kepada pemerintah rusak, maka menteri keuangan akan bail in' (memberikan dana)," ujarnya Sri Mulyani dalam acara Business Gathering di Kempinski, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Baca Juga: Kompak Berkemeja Putih, Puluhan Korban Jiwasraya Geruduk Kantor Sri Mulyani
Terlebih, kasus gagal bayar di Jiwasraya bukan hanya soal kinerja keuangan yang buruk, tetapi sudah masuk ke ranah hukum. Oleh sebab itu, dia ingin mendalami lebih dulu langkah-langkah penegakan hukum (law enforcement).
Pihaknya menyerahkan proses penegakan hukum sepenuhnya pada Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ranah dari masing-masing pihak. "Saya sebagai Menteri Keuangan hanya bisa melakukan suatu tindakan, apabila saya diyakinkan bahwa law enforcement terjadi," ujarnya.