Rapat Online dengan DPR, Menteri Edhy Beberkan Penanganan Industri Perikanan Atasi Covid-19

Lalu, lanjut dia, menerbitkan surat edaran tentang pelayanan kesyahbandaran antara lain, melalui pemberian diskresi, penerbitan SPB (surat persetujuan berlayar), sebatas pemeriksaan dokumen, penambahan masa berlaku SPB untuk kapal 30 GT dan penerapan SPB on call untuk kapal 30 GT.

"Terakhir yakni KKP tetap memberikan pelayanan perizinan berusaha kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan," ungkap dia.

Pihaknya juga dalam rapat kali ini akan menerima semua saran, arahan dan acuan dari Anggota Komisi IV DPR RI.

"Kami sangat terbuka untuk meningkatkan kinerja KKP," tandas dia.

(Dani Jumadil Akhir)