Beda dengan Materi di Youtube, Manajemen Kartu Pra-Kerja: Kita Ada Sertifikat

JAKARTA - Program kartu pra-kerja menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Sebab, program pelatihan kartu pra-kerja ini disebut-sebut sama seperti melihat video-video tutorial di youtube.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Kemitraan dan Komunikasi Project Manajemen Officer (PMO) Kartu Pra-kerja Panji Winanteya Ruky mengatakan, pelatihan-pelatihan yang disediakan dalam program tersebut jauh berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh media digital lainnya termasuk youtube. Pasalnya, jika melihat dari sisi konten pelatihan, program kartu pra-kerja ini memiliki silabus, tenaga pengajar yang interaktif hingga memiliki sertifikat

"Karena pelatihan Kartu Pra-kerja ada standarnya, silabus, tenaga pengajar, sertifikat, bukan sekedar menonton," ujarnya dalam telekonferensi, Kamis (23/4/2020).

Baca Juga: Ribuan Peserta Kartu Pra-Kerja Tak Lolos karena Foto Buram atau Selfie Miring

Menurut Panji, semula program pelatihan ini akan dijalankan secara offline atau bertatap muka langsung. Hanya saja, karena adanya pandemi virus corona ini, membuat pemerintah memutuskan untuk menjalankan secara online.

Sebab pemerintah mulai memberlakukan protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak atau physical distancing. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari penyebaran virus corona.

Nantinya lanjut Panji, masyarakat juga dibebaskan untuk memiliki platform pelatihannya secara bebas. Sementara tugas pemerintah adalah memastikan platform yang tersedia bisa berjalan dengan maksimal untuk melayani masyarakat.

Baca Juga: Kartu Pra-Kerja, 168.111 Peserta Gelombang Pertama Ditransfer Rp3,55 Juta

"Tentu karena pilihannya ada di masyarakat, masyarakat akan bandingkan, tugas pemerintah sediakan pilihan sebesar-besarnya ke masyarakat sebanyak-banyaknya karena ada 5,6 juta peserta yang disasar tahun ini," jelas Panji.

Sementara itu, Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius menambahkan, progran ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pekerja di Indonesia, khususnya secara internasional. Oleh karena itu ada dua target pasar yang disasar pemerintah.

"Prinsipnya meningkatkan skill untuk bersaing di pasar internasional untuk masyarakat tiga, pertama pengangguran kedua yang terkena pemutusan hubungan kerja dan juga pegawai kelas rendah atau low skill," kata Yulius.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)