8,4 Juta Orang Daftar Kartu Pra-Kerja, Presiden Jokowi: Prioritas untuk Korban PHK

JAKARTA - Program kartu pra-kerja merupakan salah satu andalan pemerintah untuk menanggulangi dampak virus corona atau covid-19 terhadap masyarakat. Korban PHK menjadi prioritas dalam program tersebut.

"Pekerja yang dirumahkan saya minta diberikan prioritas dapat kartu pra-kerja," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (30/4/2020).

Jokowi mengaku mendapat laporan bahwa yang mendaftar kartu pra-kerja sudah mencapai 8,4 juta orang. Dia berharap seluruh korban PHK dapat terjadi dalam program tersebut.

Baca Juga: Tingkatkan Inklusi Keuangan, Mitra Pembayaran Kartu Pra-Kerja Bakal Ditambah

"Informasi terakhir yang saya dapat yang daftar sudah 8,4 juta padahal jatahnya hanya utk 5,6 juta. Sehingga sekali lagi untuk korban PHK agar korban PHK dapat prioritas," tegasnya.

Untuk diketahui, program ini menelan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran pra-kerja ini Rp20 triliun, di mana Rp5,6 triliun di antaranya merupakan alokasi untuk pelatihan online.

Peserta akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Sambil pelatihan, mereka akan mendapatkan manfaat dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.

Baca Juga: Pemerintah Rombak Kartu Pra-Kerja Jadi Program Semi Bansos

Program kartu pra-kerja akan menyasar 6 juta peserta pada tahun ini. Rinciannya, sebanyak 400.000 peserta skemanya akan ditangani oleh BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK).

Lalu, sebanyak 5,6 juta peserta untuk korban PHK dan sektor informal yang kesulitan tidak kerja karena covid-19 yang akan dibantu oleh program kartu pra-kerja.

Program Kartu Prakerja diciptakan untuk pengembangan potensi kerja. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mengurangi dampak ekonomi bagi orang yang terkena PHK atau dirumahkan akibat pandemi virus corona.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)