Buruan HRD, 2 Juta Rekening Pekerja Ditunggu BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan baru mendapatkan 13,7 juta data rekening penerima bantuan subsidi gaji yang akan diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Padahal seharusnya, ditargetkan ada sebanyak 15,7 juta calon penerima subsidi gaji atau upah.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, masih ada 2 juta rekening pekerja yang belum terkumpul. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pemberi kerja atau HRD untuk segera mengumpulkan data rekening karyawannya.

"Saya minta bantuan para pemberi kerja/HRD agar segera mengumpulkan data rekening karyawannya untuk diserahkan ke BPJS Ketengakerjaan agar bisa memperoleh bantuan subsidi upah dari pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2020).

Baca Juga: Pegawai Pemerintah Non PNS Bisa Dapat Subsidi Gaji Rp2,4 Juta

Agus menjelaskan setelah dilakukan validasi secara berlapis, dari 13,7 juta data rekening pekerja, sudah terkumpul 10 juta rekening tervalidasi. Dari 10 juta rekening tervalidasi, akan diserahkan sebanyak 2,5 juta secara bertahap by batch.

Agus Susanto menambahkan, pihaknya harus melakukan validasi sebanyak 127 Bank yang dilakukan secara otomatis melalui sistem dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan waktu untuk bisa memvalidasi datanya.

“Ini dilakukan, untuk memudahkan monitoring dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi kami serahkan ini batch pertama sebanyak 2,5 juta data yang kami serahkan, " katanya.

 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak melaporkan dan mendaftarkan data karyawannya secara akurat kepada BPJS Ketengakerjaan. Sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja seain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

"Sanksi administratif berupa teguran, denda hingga penghentian pelayanan publik dan sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku, " ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2020).

Jika mengacu pada aturan tersebut ada tiga bentuk sanksi administratif yang dikenakan kepada pemberi kerja yang melanggar. Dalam pasal 5 5 ayat 2 Bab II aturan tersebut disebutkan, sanksi pertama adalah berupa teguran tertulis, lalu yang kedua adalah denda dan ketiga adalah tidak mendapat pelayanan publik tertentu.