Perputaran Uang Pilkada Rp26 Triliun, Bisa Geber Ekonomi RI?

"Akibatnya dampak kucuran uang dari kandidat kepala daerah ke masyarakat sangat terbatas. Mau kumpulkan massa khawatir pandemi, nanti repot kalau dituduh jadi klaster baru Covid-19, bisa turunkan elektabilitas kan. Sementara itu bentuk kampanye di media sosial pun dianggap tidak bisa gantikan peran kampanye konvensional," kata dia.

Dia menyebut, dampak belanja pemerintah untuk Pilkada hanya terbatas pada belanja barang dan belanja operasional yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan.

Selain itu, selama Pilkada biasanya sektor konsumsi LNPRT (lembaga non profit yang melayani rumah tangga) naik signifikan. Tahun 2019 lalu pengeluaran konsumsi LNPRT meroket 10,6% karena tim sukses, konsultan politik ramai jadi suporting pemilu.

"Tahun ini diperkirakan lebih rendah pertumbuhannya," ucapnya.

(Dani Jumadil Akhir)