Dia juga menyoroti kinerja mereka yang belum mengubah SOP-nya dari normal menjadi SOP yang penuh terobosan. Hal ini yang menyebabkan realisasi anggaran menjadi terlambat.
"Ini contohnya konstruksi, per November baru Rp40 triliun. Kalau misal jadi, barangnya kayak apa? Kalau bangunan ya ambruk, jembatan ambruk. Jangan sampai semuanya diulang-ulang, malah numpuk di akhir tahun," pungkasnya.
Sementara itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat pengadaan barang dan jasa tahun ini belum mencapai 50%. Hal ini diungkapkan dalam acara peresmian pembukaan Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.
"Dari total nilai barang dan jasa 2020 sebesar Rp1.027 triliun, namun harus kami laporkan bahwa realisasinya sampai 9 November 2020 kurang dari 50%," ujar, Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto.
(Feby Novalius)