MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mempersiapkan langkah mendasar dengan melakukan reformasi struktural yang akan dilakukan awal tahun depan. Diharapkan hasilnya sudah mulai terlihat sepanjang 2021.
“Pemerintah menggunakan momentum ini untuk meraih peluang dalam mendorong pemulihan ekonomi, dengan melakukan reformasi struktural melalui kemudahan berusaha, pemberian insentif usaha, dan dukungan UMKM, untuk memberikan kepastian usaha dan menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih baik, sehingga penciptaan lapangan kerja dapat terealisasi. Salah satu pendorong utama (key-driver) yang diandalkan adalah melalui UU Cipta Kerja,” ungkap Menko Airlangga dalam video virtual, Selasa (22/12/2020).
Baca Juga: Kemenko Perekonomian Gelar Outlook, Jokowi: Pemulihan Ekonomi Berjalan Lebih Cepat pada 2021
Selain itu, sejumlah strategi lainnya turut disiapkan, yaitu dengan melanjutkan Program Komite PC-PEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) di tahun 2021, dukungan kebijakan untuk pemberdayaan UMKM, penyusunan Daftar Prioritas Investasi (DPI), dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau SWF.
"Sinyal pemulihan mulai terlihat, ekspor mulai pulih pada akhir 2020 dan tren ini diharapkan terus terjaga pada tahun 2021. Indonesia telah mendapatkan kembali fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang tentunya akan mendorong ekspor Indonesia," katanya.
Baca Juga: Tantangan Sulit 2021, Jumlah Pengangguran hingga Krisis di Sektor Usaha
Transaksi Berjalan Indonesia pun pertama kalinya surplus sebesar USD964 juta atau 0,36% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak 10 tahun terakhir. Kondisi ini juga didukung oleh Neraca Perdagangan Indonesia yang sampai dengan Oktober 2020 surplus sebesar USD17,07 miliar, serta Cadangan Devisa yang cukup tinggi sebesar USD135,2 miliar pada Triwulan III/2020.