Menurut Basuki, perbaikan jembatan di Jawa ini sangat penting. Karena dari 38 jembatan yang ada, 3 diantarannya sudah bermasalah, dan dari 3 ada 1 yang sudah runtuh yakni di Pekalongan.
“Karena dari 38 ini 3 sekarang sedang bermasalah. Yang satu sudah runtuh yang jembatan Rembun di Pekalongan, 2 sudah bergeser yang satu 45 cm yang satu 44 cm,” kata Basuki.
Basuki menjelaskan, penggunaan pembiayaan lewat KPBU dengan pengembalian AP ini menyimpan banyak manfaat bagi pemerintah, investor dan masyarakat. Bagi investor, proyek ini lebih menarik karena pengembaliannya yang pasti.
“Saya selalu teringat pesan bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) untuk selalu mendorong proyek KPBU karena beberapa keuntungan KPBU ini. Pertama untuk swasta pasti lebih menarik karena pengembaliannya ada kepastian pembayaranya melalui AP ini,” kata Basuki.
Bagi pemerintah, proyek ini juga memiliki manfaat karena diawasi oleh banyak pihak. Hal tersebut berbeda jika menggunakan uang negara untuk membangunya karena hanya Kementerian PUPR saja yang bertugas mengawasi.
“Untuk pemerintah keuntungannya adalah proyek ini diawasi oleh banyak orang. Kalau APBN yang awasi hanya PUPR atau mungkin balai saja. Tapi dengan KPBU ini yang ngawasi ada pak Luki ada BSI (Bank Syariah Indonesia),” kata Basuki.
Bagi masyarakat juga bisa menerima manfaat dari pembangunan lewat KPBU ini. Karena, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah meskipun saat ini di tengah kondisi sulit akibat pandemi.
“Jadi apa yang disampaikan pak Dirjen tadi harus tertib administrasi. Itu harus tapi enggak cukup harus ada tertib teknik untuk bisa melayani masyarakat lebih baik. Ini salah satu keuntungan pemerintah dengan KPBU bisa melayani masyarakat dengan kepastian fan insyallah lebih baik,” kata Basuki.
(Fakhri Rezy)