MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Komisi VI DPR mendukung rencana pemerintah membentuk holding ultra mikro yang melibatkan tiga badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Pembentukan holding ultra mikro bisa memudahkan masyarakat dan pelaku UMKM dalam mengakses produk keuangan berbiaya murah hingga pelosok negeri.
Baca Juga: KPI Rampung, Erick Thohir Yakin Holding Ultra Mikro Bisa Tekan Cost of Fund
“Dengan menyatukan tiga perusahaan tersebut (Perusahaan Keuangan; BRI, PNM dan Pegadaian), harusnya dapat menjadi lebih efisien dalam melayani nasabah. Ini yang kita harapkan,” kata Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan saat Rapat Kerjapp pembahasan holding ultra mikro antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/03/2021).
“Apalagi (holding ultra mikro) ini didukung Dirut BRI, Pegadaian dan PMN, yang kita tahu mereka sangat terbukti kredibel prestasinya. Insha Allah holding ultra mikro bisa lebih menyentuh dan membantu masyarakat dalam mengakses permodalan,” tambah Nasim yang juga Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca Juga: Holding Ultra Mikro, Dijamin Tak Ada PHK dan Gaji Dipotong
Kendati mendukung langkah percepatan pembentukan holding ultra mikro, Nasim tetap meminta pemerintah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan strategi bisnis yang jelas agar perusahaan tersebut nantinya bisa berkembang.
“BRI dan PNM adalah perusahaan BUMN yang sudah berhasil mencetak laba kendati dalam situasi genting seperti saat ini (Covid-19). Laba bersih PNM misalnya, bisa mencapai Rp358 miliar dan laba BRI bisa mencapai Rp18,65 triliun. Prestasi ini yang harus dikembangkan,” katanya.
“Kedua perusahaan ini juga sudah menjalankan bisnisnya hingga ke pelosok-pelosok negeri. Jika tujuan holding adalah meningkatkan UMKM terutama agar bisa naik kelas, maka harus didukung tapi dengan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai keinginan memajukan UMKM justru malah membuat PNM dan BRI terseok-seok karena terhambat berbagai prosedur yang ditetapkan akibat holding. Kami menekankan adanya proses holding yang dipermudah,” tegasnya.
Dia meminta pemerintah melalui kementerian BUMN untuk mengoptimalkan peran PT Pegadaian (Persero) dalam memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
“PT Pegadaian ini telah mencetak laba Rp2,02 triliun di tahun 2020. Pemerintah seharusnya mengoptimalkan peranan perusahaan ini dengan memperkuat kinerjanya dengan mempermudah masyarakat kecil mendapatkan akses,” katanya.
Pada kesempatan itu, Nashim Khan juga meminta perusahaan-perusahaan keuangan milik BUMN, khususnya perusahaan yang masuk dalam holding ultra mikro untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang sangat cepat saat ini. Dirinya juga meminta perusahaan BUMN di sektor keuangan untuk terus melakukan terobosan-terobosan dan inovasi–inovasi bisnis, serta selalu mempermudah masyarakat dalam mengakses modal.
Pasalnya, apabila tidak berinovasi dan tidak mengantisipasi tantangan yang bakal terjadi ke depannya, Nasim khawatir, perusahaan fintech bakal menggeser peran perbankan. Apalagi, pinjam uang kini sudah bisa lewat peer to peer lending (P2P) atau pinjaman online (pinjol).
“Selama ini ada kekhawatiran bahwa fintech bakal menggeser perusahaan BUMN di bidang keuangan. Kita tidak perlu cemas, tingkatkan saja kinerja perusahaan itu agar lebih dekat ke UMKM, misalnya, dengan mempermudah prosedur untuk mendapatkan modal,” katanya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)