MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Komisi IV DPR RI telah menggelar rapat kerja bersama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Dalam rapat kerja itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengingatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak sembarangan membuka lahan hutan.
Baca Juga: Geber Ekspor RI dari Hasil Hutan Bukan Kayu
Menurut dia, kesalahan memberikan izin pembukaan lahan hutan akan memberikan ancaman bencana longsor. Hal ini dikarenakan pohon-pohon di hutan ditebangi karena pembukaan lahan tersebut.
“Saya sudah dapat laporan dari tim. Itu kan ketinggian, jika ketinggian itu pohon ditebang, ditanam seperti bawang merah, bawang putih, kentang, tinggal nunggu waktunya longsor," ujar dia di Gedung DPR RI Jakar6a, Senin (29/3/2021).
Baca Juga: KLHK: 5,79% Luas Hutan di Kalsel Dipakai untuk Tambang
Dia menjelaskan bahwa pegunungan-pegunungan Dieng Jawa Tengah saat ini longsor semua akibat pembukaan yang kebablasan. "Jadi jangan sampai Kementerian Kehutanan memberikan izin tapi dampaknya longsor," ungkap dia.
Akan tetapi, pihaknya memahami bahwa pembukaan lahan hutan sebagai sumber ketahanan pangan. Namun dia, ingin pemerintah juga memperhatikan dampaknya. Di mana potensi pelanggaran juga harus diperhatikan seperti di perhutanan sosial.
"Maka itu saya meminta sebelum memutuskan perhutanan sosial tidak ada salahnya dilaporkan dulu ke Komisi IV, yang ada dievaluasi dulu. Dan jangan sudah dibuka-buka, kemudian rakyat sebentar, kemudian datang cukong mengambil alih,” tegasnya.
Terkait hal itu, Menteri LHK Siti Nurbaya memastikan pihaknya sudah memperhatikan berbagai langkah dalam membuka lahan hutan untuk ketahanan pangan, termasuk untuk food estate.
"Kita lihat ada hutannya, ada bencana, Pak Ketua memberikan identifikasi sangat tepat dan kami perhatikan Ketua untuk selanjutnya dan monitoring," tandas dia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)