Menurut Mendag, vaksin diperlukan untuk memulihkan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata.
"Untuk itu diperlukan vaksin bagi semua orang, standar vaksin yang baik termasuk pengembangan solusi digital untuk lisensi perjalanan, serta pelonggaran kewajiban pendaftaran lisensi HKI yang dapat mendukung ekonomi berkembang untuk memproduksi vaksin secara mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehingga semakin banyak nyawa terselamatkan,” ujarnya.
Dalam keketuaan Selandia Baru tahun ini, Pertemuan Menteri Perdagangan APEC mengangkat tiga prioritas pembahasan yaitu peran kebijakan perdagangan dalam mengatasi dampak COVID-19, dukungan APEC terhadap sistem perdagangan multilateral, serta dialog dengan sektor bisnis terkait upaya percepatan pemulihan ekonomi.
Mengenai sistem perdagangan multilateral, Mendag Lutfi menegaskan pentingnya untuk terus mendukung sistem perdagangan multilateral yang berlandaskan pada peraturan dan kesepakatan.
“Untuk itu, Indonesia mendukung upaya akselerasi reformasi WTO dalam rangka persiapan Konferensi Tingkat Tinggi/ Ministerial Conference (MC) ke-12 mendatang," ujar Mendag Lutfi.
Pada dialog dengan sektor bisnis, para Menteri Perdagangan dan perwakilan sektor bisnis dari anggota APEC berbagi pandangan pentingnya pemulihan perekonomian melalui fasilitasi perdagangan untuk barang dan jasa terkait vaksin dan produk pendukung, pentingnya konektivitas secara digital dan dukungan terhadap sektor bisnis terlebih usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penguatan integrasi ekonomi secara regional, serta ketahanan rantai pasok dan pemulihan bagi kawasan Asia- Pasific.
Pada sidang pleno, Mendag Lutfi menyampaikan pertumbuhan ekonomi kawasan APEC telah menunjukkan perbaikan, namun masih belum merata di antara anggota Ekonomi APEC.
“Tantangan dari pandemi COVID-19 masih akan terus berlangsung, sehingga dibutuhkan kebijakan perdagangan yang lebih bersifat fasilitatif dan pentingnya menghindari implementasi kebijakan yang menghambat arus perdagangan serta stabilitas rantai pasok,” kata Mendag.