Kemudian, untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas atau segmen di atas MBR, Herry bilang, pemerintah tengah mempersiapkan produk hunian yang sesuai dengan penghasilan mereka. Pasalnya, dalam mengajukan KPR, bank akan melihat dari sisi segmentasi masyarakat tersebut. Artinya, jika tidak sesuai maka bank akan menolak.
“Mungkin mereka mampu untuk mencicil dengan besaran yang sebenarnya diperuntukkan untuk MBR, tetapi ketika mereka mengajukan KPR ke bank tidak bisa diterima karena beda segmentasi,” katanya.
Hingga saat ini produk hunian rumah yang disediakan untuk MBR adalah rumah tapak (landed house) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia.
Meski demikian, dalam menyiapkan rumah tapak untuk MBR khususnya generasi milenial tak luput dari tantangan. Misalnya, harus dekat dengan lokasi tempat kerja maupun transportasi publik, serta gaya rumah yang diinginkan.
Untuk itu, pemerintah terus berupaya agar mampu menjawab tantangan-tangan tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat ke depan.
“Dengan mekanisme tadi kami berusaha untuk merespon. Sehingga nantinya diharapkan pasokan rumah bisa lebih menjawab keinginan dari generasi milenial,” katanya.
Sementara itu, pihaknya tengah menjalin kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha untuk dapat membangun vertical housing di lahan milik pemerintah.
"Saat ini kami sedang mengembangkan yang namanya kerja sama pemerintah dengan badan usaha dengan memanfaatkan di antaranya tanah pemerintah untuk membangun vertical housing yang harapannya nanti ini akan menjadi model ke depan," katanya.
Di sisi lain, pada 2022 Kementerian PUPR akan menyediakan subsidi sekitar 200 ribu unit dan nanti mendapatkan tambahan dari BP Tapera sehingga bisa mencapai 390 ribu unit.
(Dani Jumadil Akhir)