Sederet Tugas Berat Luhut Jadi Bos Komite Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Terkait pinjaman, pemerintah berencana melakukan pinjaman dana dari China Development Bank (CDB) guna mendukung operasional KCJB. Namun, belum diketahui berapa nominal yang dibutuhkan pemerintah. Saat ini, alternatif pendanaan bisa berasal dari penyertaan modal negara (PMN).

"Operasional awal (KCJB), cash flow-nya negatif yang akan terjadi di awal-awal operasi ini. Kita sedang skemakan dengan pembiayaan dari bank, dalam hal ini China Development Bank," ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo belum lama ini.

Melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021, Kepala Negara pun memutuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan KCJB. Beleid tersebut merevisi sejumlah ketentuan, termasuk pendanaan proyek KCJB yang sebelumnya tidak diperbolehkan menggunakan APBN.

Tugas berikut Komite selanjutnya adalah menentukan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan, bila terjadi masalah pembengkakan KCJB yang meliputi, rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN untuk keperluan proyek.

Berikutnya, memberikan pinjaman pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium BUMN yang diperlukan untuk memenuhi modal KCJB.

Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk komite baru dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Komite ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Berdasarkan beleid tersebut, Kepala Negara menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Ketua Komite dan beranggotakan Menteri BUMN, Menteri Keuangan, hingga Menteri Perhubungan.

(Dani Jumadil Akhir)