BI Beberkan 5 Kebijakan yang Bisa Perkuat Pemulihan Ekonomi

BI, sambung Perry, berkomitmen berpartisipasi dalam pendanaan APBN sesuai UU nomor 22 tahun 2020 dalam jumlah yang besar. Pada 2020 sebesar Rp473,4 triliun, di tahun 2021 hingga kini Rp143,3 triliun, ditambah juga Rp215 triliun APBN 2021 untuk kesehatan dan kemanusiaan karena COVID-19.

"Untuk APBN 2022 sebesar Rp224 triliun dengan suku bunga rendah. Dengan pendanaan BI, pemerintah dapat memfokuskan APBN untuk pemulihan ekonomi," ucapnya.

Respon ketiga, sinergi mendorong kredit dan transformasi keuangan. Penawaran kredit perbankan relatif kondusif, suku bunga menurun, likuiditas melimpah, lending standar, juga membaik. Fokus kebijakan pada peningkatan permintaan kredit dunia usaha.

"9 sektor siap peningkatan kredit, tetapi sektor-sektor lain membutuhkan stimulus, insentif pajak, penjaminan kredit, dan subsidi bunga, pelonggaran kebijakan makroprudensial dari BI, perpanjangan restrukturisasi kredit dari OJK," tambahnya.

BI bersinergi dalam kebijakan ekonomi nasional, di samping stimulus moneter dan pelonggaran makroprudensial pada respon kedua dan ketiga, juga digitalisasi sistem pembayaran dan pendanaan UMKM pada respon keempat dan kelima.

"BI pun juga berkoordinasi erat dengan pemerintah dan KSSK," pungkas Perry.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)