Febry memastikan kendala pembiayaan itu tak akan menjadi hambatan karena pemerintah sedang merumuskan skema lain dalam pembiayaan.
"Pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta bisa melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN," kata Febry.
Sebelumnya, Pemindahan kantor pemerintah ke Ibu Kota Nusantara akan dilakukan beberapa tahapan. Pada tahap I, pembangunan IKN setidaknya akan dilakukan untuk 4 kantor Kementerian Koordinator.
Di antaranya, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
"Kemudian nanti secara bertahap beberapa kantor-kantor akan berpindah, dan juga secara bertahap ASN nya juga akan bergerak kesana, mungkin tidak bergerak langsung," kata Plt. Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas (Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Mohammad Roudo.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)