Siap-Siap Ya! 1.971 PNS Pindah ke Ibu Kota Negara Nusantara

JAKARTA - ASN seperti PNS akan pindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pun sudah mempunya data awal untuk pemindahan PNS ke ibu kota baru tersebut.

Mengutip data sementara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta memaparkan rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 7.687 orang.

Jumlah ini dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 personel TNI-Polri, termasuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), dan jajaran lainnya.

"Jumlah itu masih belum final, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office dan berapa yang tersebar," kata Febry dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Baca Juga: PNS 4 Kementerian Ini Pindah Duluan ke Ibu Kota Negara Nusantara

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahap awal siap membangun 2.500 unit hunian untuk ASN dan personel TNI-Polri di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Jadi dalam rapat koordinasi, Kementerian PUPR menyampaikan kesiapan guna membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," kata Febry.

Febry menjelaskan jumlah hunian yang disiapkan Kementerian PUPR belum sebanyak jumlah ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Hal tersebut, kata Febry, karena menyangkut masalah pembiayaan.

“Pembiayaan (Kementerian) PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih personel," ujarnya.

Febry memastikan kendala pembiayaan itu tak akan menjadi hambatan karena pemerintah sedang merumuskan skema lain dalam pembiayaan.

"Pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta bisa melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN," kata Febry.

Sebelumnya, Pemindahan kantor pemerintah ke Ibu Kota Nusantara akan dilakukan beberapa tahapan. Pada tahap I, pembangunan IKN setidaknya akan dilakukan untuk 4 kantor Kementerian Koordinator.

Di antaranya, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Kemudian nanti secara bertahap beberapa kantor-kantor akan berpindah, dan juga secara bertahap ASN nya juga akan bergerak kesana, mungkin tidak bergerak langsung," kata Plt. Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas (Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Mohammad Roudo.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)