Minyak Goreng Langka, Sabotase Politik?

JAKARTA - Kelangkaan minyak goreng murni risiko pasar atau justru sabotase politik? Mungkinkah pusat saraf permainan ini bisa dipangkas dalam waktu cepat?

Praktisi ekonomi berdalih, kelangkaan minyak sawit telah memicu kenaikan harga crude palm oil (CPO) yang berimbas pada kelangkaan minyak goreng di pasar rakyat. Kacamata awam melihat ini kejanggalan mengingat Indonesia sendiri justru produsen sawit. Lantas, kenapa minyak goreng langka?

Spekulasi yang berkembang mengerucut pada tiga argumen umum. Pertama, terjadinya kepanikan masyarakat, yang ahli pasar sebut panic buying. Artinya, konsumen cendrung memborong barang langka sebagai ekspresi kepanikan. Kedua, ada tangan kotor yang mencurangi distribusi barang. Ketiga, tentu saja pecundang yang kita sebut ‘mafia pasar’ melakukan penimbunan barang langka yang serentak memicu kenaikan harga. Benarkah ini fenomena pasar per se atau ada aksi sabotase politik terhadap pemerintah?

 BACA JUGA:Minyak Goreng Langka, Susi Pudjiastuti Ajak Emak-Emak Buat Minyak dari Kelapa! Begini Caranya

Sabotase Politik?

Dalam denotasi dasar, sabotase politik adalah tindakan yang bertujuan melemahkan pemerintah melalui aksi subversif, disrupsi, dan tindak penghancuran yang terencana (Pasquinelli, 2008; Pouget, 2001). Sabotase mungkin terminologi yang keras. Tetapi, setidaknya sebagai pra-hipotesis, potensi sabotase bisa saja sebuah faktum politik yang melatari fenomena kelangkaan minyak goreng kali ini. Bagaimana tidak, di saat pemerintah bekerja keras mempersiapkan ibukota Nusantara, menangani pandemi Covid-19 yang terus bermutasi, muncul gangguan sosial yang cukup menguras perhatian. Gangguan macam ini, secara teoretis, merupakan prakondisi sebuah gebrakan politik yang lebih rumit dan revolusioner.

Kalau ini betul sabotase, apa tujuan terdekat dan terjauhnya? Secara konstitusional, pemerintahan Presiden Joko Widodo tinggal dua tahun—dengan asumsi tidak ada kejadian luar biasa yang memungkinkan terjadinya amandemen Konstitusi! Dalam logika sabotase, kelangkaan bahan kebutuhan dasar bisa saja rekayasa untuk menciptakan kekacauan massal. Sabotase barang kebutuhan publik memicu dengan begitu cepat gelombang keresahan dan kemarahan yang, dalam teori Le Bon (1895) soal penularan sosial-psikologis, dapat berujung pada gejolak sosial. Dalam jangka pendek, hal ini berpengaruh efektif terhadap lanskap politik elektoral berikutnya. Dalam jangka panjang, gangguan macam ini berpotensi melemahkan citra pemerintah atau sedapat mungkin mengaburi ingatan publik perihal prestasi pemerintah selama dua periode ini.

Solusinya, kalau bertahan dalam alur berpikir ini, tentu tidak selesai dengan memborgol pelaku yang merusak distribusi barang langka atau mereka yang dengan tujuan ekonomis melakukan penimbunan. Skenario komprehensif mesti menyasar para aktor intelektual pada hierarki tertinggi dalam taksonomi rekayasa ini. Merekalah pusat saraf yang perlu dipotong untuk menghentikan jejaring permainan malefik tersebut.