Polemik Minyak Goreng Jadi 'Teroris' Ekonomi, Kok Bisa?

JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Misbakhun mengatakan saat ini minyak goreng menjadi masalah ekonomi makro di Indonesia.

Bahkan menurutnya masalah minyak goreng adalah tindakan 'terorisme' ekonomi.

"Kalau menurut saya ini sudah menjadi terorisme ekonomi, negara harus menggunakannya segala cara, karena kewibawaan negara mau diatur," ujarnya dalam diskursus publik secara virtual, Kamis (7/4/2022).

Karena menurutnya, siapapun yang mengganggu perekonomian nasional itu sudah termasuk terorisme ekonomi.

 BACA JUGA:Pengusaha Sawit Banyak Difasilitasi tapi Kok Negara Kalah soal Minyak Goreng

Dia menyebut, misalnya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanyaan Nasional (ATR/BPN), bisa melakukan tindakan untuk memperpendek masa HGU (Hak Guna Usaha) nya.

"Kalau kita perpendek, nangis mereka, nah itu alatnya negara, kalau orang dibina tidak mau ya ditekan," lanjutnya.

Dia menjelaskan, Kementerian lainnya juga memiliki peranan yang sama kuat sebenarnya untuk melawan 'terorisme' ekonomi seperti yang disebut Misbakhun.

Dia menambahkan kalau negara sudah terlalu banyak memberikan fasilitas kepada para perusahaan minyak goreng untuk menanam hingga memproduksi dan menjual CPO ke Indonesia.

 BACA JUGA:CPO Turun, Harga Minyak Goreng Gimana?

"Hutan kita sudah 13 juta hektar yang berada dalam lahan sawit, kita ini ibarat ayam mati di lumbung padi, penghasil batu bara terbesar harga energinya mahal, sama seperti minyak goreng," tuturnya.

"Ini sifatnya harus ancaman (produsen minyak goreng), karena sudah mengganggu ekonomi negara hingga sistem sosialnya negara, dan itu harus dilakukan," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)