Ekspor Minyak Goreng Dilarang, Bisa Menimbulkan Masalah Lain?

JAKARTA - Mantan Anggota Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menyatakan bahwa larangan ekspor minyak goreng bukan solusi yang tepat saat ini.

"Kita memerlukan perubahan yang fundamental dari sekedar stop ekspor," tegasnya, Senin (25/04/2022).

Menurutnya, kebijakan ini membawa kerugian besar terhadap pihak swasta, begitu pun dengan petani sawit.

 BACA JUGA:Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Devisa RI Diprediksi Tergerus

"Larangan ekspor diberlakukan, DMO dan DPO terpenuhi kemudian harga turun, tidak segampang itu. Pihak swasta akan sangat rugi karena ekspor itu punya komitmen panjang dan kasihan para petani sawit." ujarnya.

Dia menyebut kebijakan sepenting ini harus diputuskan melalui perhitungan yang matang.

"Saya sendiri tidak mengerti siapa ekonom di Istana yang kemudian menggaransi kebijakan ini bisa dengan cepat menyelesaikan banyak persoalan, jangan-jangan menimbulkan persoalan lain," ucapnya.

"Saya juga bertanya-tanya apakah desainer dari kebijakan ini memang orang yang sedang menyiapkan perubahan fundamental dalam kerangka besar, tapi sampai hari ini. Jadi gak jelas ini mau kemana, jadi menurut saya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan itu semuanya masih prediksi, masih perkiraan-perkiraan saya dan kebijakan ini penuh tanda tanya" tutupnya.

 BACA JUGA:Ekspor Minyak Goreng Dilarang, Pengusaha: Jika Berdampak Negatif Mohon Dievaluasi

Seperti diketahui kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) resmi diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Larangan ekspor akan diberlakukan mulai Kamis, 28 April 2022 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

(Zuhirna Wulan Dilla)