Presiden Jokowi Minta Pendanaan untuk SDGs Diperkuat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komite Ekonomi Sosial PBB untuk Asia-Pasifik (United Nation ESCAP/UNESCAP) memperkuat pendanaan agar pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 tercapai.

Menurut Presiden Jokowi, pencapaian SDGs akan baru tercapai pada tahun 2065.

Hal tersebut dikarenakan karena terdampak perubahan iklim dan perang.

"Pendanaan untuk akselerasi SDGs harus diperkuat. ADB memperkirakan kebutuhan 1,5 triliuan dolar AS tiap tahunnya untuk memastikan SDGs tercapai di asia pasifik tahun 2030. Sementara ketersediaan pendanaan global hanya 1,4 triliun dolar AS," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Sidang Komisi ke 78 UNESCAP yang disiarkan secara daring, Senin (23/5/2022).

 BACA JUGA:Dukung SDGs, Epson Beri Solusi Melalui Printer Business Inkjet

Jokowi pun meminta agar investasi sektor swasta terus didorong.

Meskipun Asia Pasifik merupakan kawasan terbesar bagi penanaman modal asing, inbound dan outbound, namun nilai investasi ke kawasan sendiri masih kecil.

"Unescap perlu mendorong penguatan investasi intrakawasan, mendukung kemudahan berusaha, promosi dan bisnis matching di antara negara anggota," ucapnya.

"Pendanaan inovatif perlu terus dimajukan, kolaborasi UNESCAP dengan ADB dan lembaga pendanaan lainnya sangat diharapkan. Indonesia sendiri memajukan berbagai pendanaan inovatif termasuk SDG Indonesia one, green sukuk dan ekonomi karbon," tambahnya.

 BACA JUGA:THE University Impact Rankings 2021: UGM Tembus 50 Besar Dunia untuk 7 SDGs Saat Persaingan Makin Ketat

Selain itu, kata Presiden Jokowi, perlunya penguatan sumber-sumber pertumbuhan baru, digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan hijau yang menjadi masa depan Indonesia.

"Optimalisasi digitalisasi perdagangan akan memangkas biaya perdagangan di kawasan setidaknya 13 persen. Akses UMKM pada financial inclusion dan rantai pasok kawasan perlu didorong dukungan bagi upaya pertumbuhan hijau sangat diperlukan termasuk transisi energi dan kapasitas pajak perlu harus diperkuat, termasuk carbon tax," ungkapnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)